Jakarta (Dikdas): Penyelenggaraan layanan khusus memiliki dua dimensi; akses dan mutu. Di antara keduanya tak ada garis demarkasi yang jelas. Jika pilihan kebijakan pada akses, dimensi mutu turut berjalan pula. 

 

“Permasalahannya adalah mempioritaskan yang mana,” kata Dr. Bambang Indriyanto, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis 9 Februari 2012.

 

Dalam presentasi singkatnya tentang Analisis Kesenjangan Pendidikan Inklusif, Bambang Indriyanto menyampaikan, penekanan pada akses dapat berupa penyediaan sarana pendukung atau bahan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. “Kalau prioritas pada mutu, meskipun akses juga kita prioritaskan,” ucapnya, “maka kondisi yang harus kita pertimbangkan SD dan SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif telah memenuhi target.”     

 

Jika target sudah terpenuhi, peserta didik telah tertampung, selanjutnya adalah bagaimana melakukan penguatan kelembagaan. “Penguatan kelembagaan tidak hanya menyediakan sarana-prasarana, tapi menjamin keberlangsungan proses belajar- mengajar yang bermutu dengan berbagai kriteria,” jelasnya. “Orentasi sudah pada tidak sekadar anak tidak putus sekolah, tetapi orientasi pada prestasi akademik anak.”

 

 

Merebak pandangan umum yang mengatakan bahwa layanan pendidikan inklusif berbiaya mahal. Bambang Indriyanto menilai pandangan tersebut terperangkap dalam jebakan efisiensi. Efisiensi, katanya, adalah rasio antara input yang dialokasikan untuk mencapai suatu output.   

 

“Dalam sudut pandang efisien, memang perlakuan pada anak berkebutuhan khusus itu mahal. Tetapi itu tetap efisien relatif dengan target yang akan dicapai,” ujar Bambang Indriyanto. “Karena tidak bisa memperlakukan anak secara sama.”

 

Terlebih peserta didiknya adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki beragam varian kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Masing-masing memerlukan perlakuan yang berbeda. Hal demikian, tentu saja,  berimplikasi pada pembiayaan. 

 

Pendidikan, sambung Bambang Indriyanto, bukan sebagai program sektor publik saja. “Tapi pendidikan menjamin anak mempunyai kompetensi dan prestasi,” tegasnya. “Di sini harus ada keberhasilan pedagogis dari program, harus secara jelas kita pertimbangkan meskipun ini adalah pendidikan inklusif, tetapi dalam penentuan keberhasilan harus secara ekslusif.”* (Billy Antoro)

Jawa Tengah Juara Umum OSN X
Berusaha, Berdoa, Optimis dan Menang
Siswa Mesti Punya Rasa Percaya Diri Tinggi
Tri Rizky Optimis Raih Medali
Pendidikan Inklusi di Jawa Timur Didukung APBD
OSN Ciptakan Tradisi Ilmiah
OSN Tumbuhkan Kejujuran Terhadap Etika dan Norma
Presiden: Rakyat Miskin Tetap Bisa Sekolah
Layanan Pendidikan Inklusi Tidak Merata
Pemerintah Daerah Diminta Dukung Pendidikan Anak Cacat