Jakarta (Dikdas): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melantik 116 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kemdikbud, Selasa siang, 21 Februari 2012. Dari jumlah tersebut, sepuluh pejabat berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 

 

Sepuluh pejabat itu yakni Dra. Nike Kusumahani, M.Pd., Herlina Kamase, S.H., Drs. Bambang Susilo, M.Si., Drs. Imam Sya’roni, M.Pd., R. Achmad Yusuf Sudrajat Azhuri, S.E., M.Ed., Mukhlis, S.T., Drs. Suyato, Drs. Abdul Mukti, M.Pd., Ir. Fahturahman, M.Ed., dan Mohamad Mustari, Ph.D. (lihat Daftar Pejabat Eselon IV Ditjen Dikdas Baru). Mereka berasal dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Pengangkatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14388/A4.4/KP/2012 tanggal 20 Februari 2012.      

 

Dalam sambutannya usai pelantikan, Sekretaris Jenderal Kemdikbud Prof. Ainun Na’im, MBA, Ph.D menyampaikan harapan agar semua pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. “Bahkan lebih dari yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia,” ucapnya. 

 

Acara pelantikan digelar di Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta. Hadir dalam acara pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kemdikbud. Sekretaris Ditjen Dikdas Dr. Thamrin Kasman dan Direktur Pembinaan PK-LK Dikdas Dr. Mudjito AK, M.Si juga hadir. 

 

 

Tahun ini, Kemdikbud memiliki beberapa program prioritas. Pertama, menjangkau yang belum terjangkau. Ainun Na’im menjelaskan, masih banyak masyarakat yang belum beruntung mengakses pendidikan yang standar. Bahkan, untuk mencapai pelayanan pendidikan yang standar, mereka harus melakukan usaha yang begitu besar.

 

Kedua, terkait pelaksanaan program dan anggaran. Tahun 2011 lalu, penyerapan anggaran mencapai 89,6%. “Bapak Menteri berpesan, untuk tahun 2012 hendaknya mencapai lebih besar lagi,” tegasnya. 

 

Tahun ini Kemdikbud juga harus segera menyelesaikan proses integrasi fungsi kebudayaan yang sebelumnya ditangani Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. “Sehingga bisa mendorong peningkatan pelayanan baik di bidang pendidikan maupun kebudayaan,” jelasnya.  

 

Program penting lainnya adalah melakukan pembudayaan antikorupsi. Program tak hanya berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, juga program untuk mencegah perilaku atau tindakan korupsi serta penanaman budaya antikorupsi. 

 

Unit utama yang dijadikan sebagai proyek percobaan (pilot project) untuk program pencegahan dan pembudayaan antikorupsi adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat jenderal. Program pendidikan antikrupsi berupa pencantuman materi-materi yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dimasukkan dalam kurikulum sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.* (Billy Antoro)  

Revitalisasi Museum untuk Menarik Minat Berkunjung Masyarakat
Kemdikbud akan Benahi Tata Kelola Aset
Aksesibilitas ABK di Sekolah Inklusif
Akses dan Mutu, Masalah Prioritas
Direktorat PPK-LK Dikdas Gelar Lokakarya Nasional Pendidikan Inklusif
SLB Palangka Raya Optimis Bisa Raih ISO 9001
Sekolah Kelebihan Pengajar Diwajibkan Program Guru Silang
Ditjen Dikdas Terima Kunjungan Anggota DPRD NTB
Permendikbud No. 57 Tahun 2011-Juknis DAK TA 2012-SMP/SMPLB
Medina, Pelajar SMP Ini Bergelar Master Catur